Krisis reputasi menjadi tantangan serius bagi Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah II Gowa. Hal itu terungkap dalam kunjungan mahasiswa ke kantor dinas, di mana mereka melakukan wawancara mendalam dengan dua pejabat, yakni Bapak Muhammad Sadat H., S.AP., M.AP selaku Kepala Seksi Pembinaan SMK dan Ibu Andi Tenri Umpu, S.P., M.M selaku pejabat humas.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pejabat menjelaskan strategi kehumasan dalam menghadapi berbagai krisis yang sempat mencoreng nama baik instansi. Mereka mencontohkan beberapa kasus, mulai dari keluhan mengenai sistem SPMB yang dinilai kurang adil, isu pungutan liar dan dugaan korupsi, hingga kasus yang sempat menghebohkan publik, yakni viral video siswa SMKN 1 Gowa di Limbung yang mengacungkan jari tengah kepada gurunya.
Menurut Bapak Muhammad Sadat, kasus di SMKN 1 Gowa menjadi ujian yang berat bagi dinas. Di satu sisi, pihaknya harus segera meredam krisis agar tidak semakin mencoreng reputasi sekolah maupun dinas. Namun di sisi lain, dinas juga berhadapan dengan kebijakan utama yang selalu dipegang, yakni meminimalisir anak yang tidak bersekolah. “Saat itu kami berada dalam dua keadaan yang sangat rumit. Bagaimana menyelesaikan kasus tanpa kehilangan wajah institusi, sekaligus tidak membiarkan siswa berhenti sekolah,” jelasnya.
Langkah cepat kemudian diambil. Dinas langsung mendatangi sekolah dan mempertemukan semua pihak terkait: guru yang menjadi korban, siswa yang terekam dalam video, orang tua siswa, kepala sekolah, hingga Kepala Dinas Pendidikan. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah video klarifikasi dan permintaan maaf, sekaligus keputusan tegas untuk mengeluarkan dua siswa yang terlibat langsung dalam insiden itu.
Namun, penanganan krisis tidak berhenti pada sanksi. Dinas Pendidikan Sulsel memiliki kebijakan kuat agar setiap anak tetap mendapat akses pendidikan. Oleh karena itu, meski kedua siswa tersebut tidak lagi dapat diterima di sekolah negeri, dinas memfasilitasi agar mereka bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Keputusan ini menjadi jalan tengah antara menjaga reputasi dan memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi.
Ibu Andi Tenri Umpu menegaskan bahwa strategi komunikasi publik dalam kasus ini bukan hanya menyelesaikan masalah sesaat, melainkan juga menjaga citra jangka panjang. Menurutnya, keterbukaan, kecepatan respons, dan koordinasi lintas pihak adalah kunci agar publik tetap percaya pada institusi pendidikan.
Bagi mahasiswa yang hadir dalam kunjungan tersebut, pengalaman ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana public relations bekerja dalam situasi krisis. Mereka belajar bahwa kehumasan bukan hanya soal membangun citra positif, tetapi juga bagaimana mengelola konflik, meredam isu negatif, dan pada akhirnya menjaga reputasi lembaga pendidikan tetap utuh.
Kasus SMKN 1 Gowa menjadi contoh konkret bahwa krisis reputasi dapat terjadi kapan saja dan menuntut respons cepat serta strategi komunikasi yang matang. Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah II Gowa berupaya menunjukkan bahwa dalam setiap krisis, solusi yang diambil harus tetap berpihak pada kepentingan publik, khususnya hak anak untuk tetap memperoleh pendidikan.
